Penanggulangan Kenaikan Harga Beras di Indonesia Pada Tahun 2023

Kenaikan harga beras di Indonesia pada tahun 2023 menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi beras sebesar 13,76% dengan inflasi bulannya mencapai 1,43% menjadikan inflasi tertinggi sejak Maret 2023. Berdasarkan data BPS, inflasi beras di September 2022 sebesar 0,54% (mtm), dan pada bulan sebelumnya Agustus 2022 rata-rata harga beras mencapai Rp11.603/kg atau 1,11% lebih tinggi dibanding rata-rata harga di Juli 2022. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini mengemukakan kenaikan harga beras telah mencapai level produsen. Kenaikan harga beras dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti rendahnya produksi pada musim paceklik, monopoli, diskriminasi harga, dan masalah distribusi. Kenaikan harga beras pada tahun 2023 sendiri didorong oleh kenaikan harga gabah baik gabah kering giling (GKG) maupun gabah kering panen (GKP).

Selain itu, jumlah produksi beras telah berkurang karena masa panen yang sudah lewat pada Juli lalu. Sementara itu biasanya cadangan beras pemerintah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 3 bulan, dimana biasanya cadangan pemerintah ini digunakan pada akhir tahun ketika mulai memasuki musim paceklik. Oleh karena itu, dalam penanggulangan kenaikan harga beras di Indonesia pada tahun 2023, teori ekonomi mikro dapat diaplikasikan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Kebijakan Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras Petani untuk Jaga Pasokan dan Stabilitas Harga

Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga pasokan bahan pangan di pasar dan stabilisasi harga karena pasokan yang terus ada. Kenaikan harga gabah dan beras di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terjadi akibat rendahnya produksi pada musim paceklik. Penurunan produksi diperkirakan juga terjadi pada tahun ini. Berdasarkan tren tahunan, produksi mulai mengalami penurunan pada September sampai dengan akhir tahun. Produksi pada September 2022 diperkirakan menurun dibandingkan Agustus 2022 maupun bulan yang sama tahun sebelumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi peningkatan jumlah ketersediaan gabah dan beras pada masa panen gadu 2022.

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM bisa menjadi penyelamat jika kehadirannya dapat dimaksimalkan. Dari data di atas, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Tiap tahunnya sektor ini memberi persentase yang besar dalam pengurangan jumlah pengangguran di Indonesia. Dengan jumlah UMKM yang banyak, pemerintah dapat memberikan pelatihan dan bantuan modal untuk membantu UMKM meningkatkan produksi beras sehingga dapat menekan kenaikan harga beras.

3. Kebijakan Fiskal dan Moneter

Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi Covid-19. Di bidang fiskal, Pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan alokasi kembali anggaran. Untuk itu, Presiden RI, Joko Widodo, menerbitkan Inpres No.4/2020, yang menginstruksikan, seluruh Menteri/Pimpinan/Gubernur/Bupati/Walikota mempercepat alokasi kembali anggaran dan refocusing kegiatan yang tidak mendesak untuk penanganan Covid-19. Di bidang moneter, Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebanyak 4 kali pada tahun 2020. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan kenaikan harga beras.

4. Distribusi Bantuan Beras

Pemerintah telah memberikan instruksi untuk melakukan pendistribusian bantuan berupa beras kepada para Keluarga Penerima Manfaat (PKM) terutama di daerah yang sekiranya dinilai defisit. Pendistribusian ini dilakukan selama tiga bulan, dimana tiap bulannya setiap keluarga akan mendapat beras sebanyak 10kg. Jika di total, maka dalam tiga bulan tersebut setiap keluarga akan mendapat bantuan beras sebanyak 30 kg. Untuk bisa melakukan pendistribusian ini dengan lancar, maka pemerintah juga perlu mensosialisasikan kepada daerah terkait untuk dapat menyiapkan tempat penyimpanan di lokasi yang strategis agar distribusi dapat dikendalikan dengan aman. Selain itu strategi ini perlu pengawasan yang ketat, karena ditakutkan akan terjadi penahanan beras oleh pihak distributor, sedangkan pasokan beras sedang menipis.

Dengan menerapkan teori ekonomi mikro, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk menanggulangi kenaikan harga beras di Indonesia pada tahun 2023. Kebijakan yang dapat diambil antara lain kebijakan fleksibilitas harga pembelian gabah dan beras petani untuk jaga pasokan dan stabilitas harga, memaksimalkan UMKM, dan kebijakan fiskal dan moneter serta distribusi bantuan beras. Namun, ada beberapa permasalahan yang dapat menghambat penerapan teori ekonomi mikro dalam penanggulangan kenaikan harga beras di Indonesia pada tahun 2023, seperti masalah distribusi, masalah birokrasi, dan korupsi perpajakan serta musim kemarau dimana menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan tahun 2020, 2021, dan 2022. Di mana, per 1 Agustus 2023, BMKG merilis, 63% wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut agar teori ekonomi mikro dapat diaplikasikan secara efektif. Pemerintah dapat melakukan pencegahan yaitu berupa regulasi, memberikan insentif, meningkatkan infrastruktur, memberikan pendidikan dan pelatihan, dan lain sebagainya.

Dalam kesimpulannya, teori ekonomi mikro dapat diaplikasikan dalam penanggulangan kenaikan harga beras di Indonesia pada tahun 2023 dengan beberapa cara, seperti kebijakan fleksibilitas harga pembelian gabah dan beras petani untuk jaga pasokan dan stabilitas harga, memaksimalkan UMKM, kebijakan fiskal dan moneter, distribusi beras, dan rekonstruksi kebijakan beras. Namun, perlu diingat bahwa penerapan teori ekonomi mikro dalam penanggulangan kenaikan harga beras di Indonesia pada tahun 2023 tidaklah mudah karena adanya permasalahan yang dapat menghambat penerapan teori tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut agar teori ekonomi mikro dapat diaplikasikan secara efektif.

Penulis

Khalishah Putri Rifa, Reffy Yodia Putra, Siti Gebby Azzahrah

Sumber :

[1] https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/download/12661/2350 [2] https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LPI_2022.pdf [3]https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4536/kebijakan-fleksibilitas-harga-pembelian-gabah-d an-beras-petani-untuk-jaga-pasokan-dan-stabilitas-harga [4] https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/kemppkf/file/1684478331_kem_ppkf_2023.pdf [5] https://www.its.ac.id/news/2022/11/05/ancaman-resesi-2023-umkm-bisa-jadi-solusi-jitu/ [6] https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aliqtishad/article/download/4700/pdf [7]https://www.cnbcindonesia.com/news/20230901102645-4-468136/ternyata-ini-penyebab-harg a-beras-ri-naik-gila-gilaan